Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA REGIONAL

1. Konferensi Asia Afrika

Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Keberhasilan itu merupakan suatu prestasi besar karena diselenggarakan di tengah-tengah maraknya gerakan separatis dan keadaan pemerintahan yang tidak stabil. Penyelenggaraan KAA didasarkan pada beberapa kejadian yang melanda dunia, sekaligus sebagai latar belakang pelaksanaan KAA sebagai berikut:

-   Pertentangan antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (komunis) yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia.

-     Sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi korban

-      imperialisme-kolonialisme negara-negara Barat.

-    Perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

-   Pelaksanaan politik aparheid (diskriminasi) di beberap negara, terutama di Afrika Selatan.

Pada tanggal 25 Agustus 1953, PM Ali Sastroamidjojo menyatakan pentingnya kerjasama negara-negara Asia dan Afrika di depan DPR. Kerja sama itu akan memperkuat usaha ke arah terciptanya perdamaian dunia yang kekal. Kerjsama antara negara-negara Asia dan Afrika tersebut sesuai dengan aturan-aturan PBB. Pernyataan Ali Sastroamdjojo tersebut mencerminkan bahwa prakarsi penyelenggaraan KAA adalah Indonesia. Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari negara-negara India, Pakistan, Sri Langka, dan Birma (Myanmar). Kelima negara itu, kemudian menjadi sponsor penyelenggaraan KAA.

2. ASEAN  (The Association of South East Asia Nations ) merupakan organisasi regional

yang mewadahi kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam berbagai bidang kehidupan. Kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara akan pentingnyasolidaritas dan kerjasama di antara sesame mereka. Kesamaan sikap dan tindakkan diharapkan dapat menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Itulah, salah satu faktor yang mendorong lahirnya ASEAN. Saat ini, ASEAN beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara, yakni: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Mungthai, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima orang utusan, yaitu:

-  Adam Malik, Menlu Indonesia.

-  Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia.

-  Sinatambi Rajaratman, Menlu Singapura.

-  Narsico Ramos, Menlu Pilipinan.

- Thanat Khoman, Menlu Muangthai.

Kelima negara tersebut dikenal sebagai pendiri ASEAN dan sebagai anggota pertama. Sekarang jumlah anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara. Arti.

Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya ASEAN adalah karena adanya persamaan dalam beberapa hal, seperti:

a.    Persamaan letak geografis di Asia Tenggara,

b.    Persamaan budaya, yaitu budaya Melayu Austronesia.

c.    Persamaan nasib sebagai bangsa-bangsa yang pernah dijajah bangsa asing.

d. Persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Sejak tahun 1999, kesepuluh negara Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN secara resmi. Rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a.    Brunei Barussalam menjadi anggota ASEAN sejak 7 Januari 1984, satu minggu setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris.

b.    Vietnam menjadi anggota ASEAN sejak 28 Juli 1995.

c.     Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN sejak 30 Nopember 1996.

d.    Kamboja menjadi anggota ASEAN sejak 30 April 1999.

Adapun tujuan ASEAN sebagai organisasi regional adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebuayaan melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat kebersamaan, persekutuan, dan hidup damai di kalangan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar Negara di Asia Tenggara, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB.
3. Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaam, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4.  Memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
5.  Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan (termasuk studi tentang masalah-masalah perdagangan internasional), perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi, serta dalam memajukan taraf hidup rakyat di masing-masing negara.
6. meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara.
7. Bekerja sama secara erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, serta berusaha mempererat kerjasama antar negara-negara ASEAN.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN telah melakukan beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Sampai tahun 2003, ASEAN telah melaksanakan 9 kali KTT.

a.     KTT I di Denpasar, tanggal 23-24 Februari 1976.

b.     KTT II di Kualalumpur, tanggal 4-5 Agustus 1977.

c.     KTT III di Manila, tanggal 14-15 Desember 1987.

d.     KTT IV di Singapura, tanggal 27-28 Januari 1992.

e.     KTT V di Bangkok, tanggal 14-15 Desember 1995.

f.    KTT VI di Hanoi, tanggal 15-16 Desember 1998.

g.     KTT VII di Singapura, tanggal 24-25 Nopember 2000.

h.     KTT VIII di Bandar Sri Begawan, tanggal 5-6 Nopember 2001.

i.      KTT IX di Denpasar, tanggal 7-8 Oktober 2003.

Sampai ini kerjasama ASEAN sangat menguntungkan bagi para anggotanya. Beberapa bidang kerjasama yang masih dilaksanakan adalah kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, kerjasama kebudayaan, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama politik. Bahkan, ASEAN berhasil mengambil beberapa keputusan penting, seperti menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau kawasan yang damai, bebas, dan netral) dan SEANWFZ (Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN kawasan bebas senjata nuklir)

2. PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA  INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perang Dunia telah meninggalkan kerugian, kesengsaraan, dan perasaan dendam antar bangsa di dunia. Untuk menghindari terulangnya peperangan, beberapa tokoh dunia memprakarsai berdirinya organisasi dunia guna menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Sesudah PD I berakhir, Presiden Amerika Serikat Wondrow Wilson memprakarsai berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Secara resmi LBB berdiri pada 10 Januari 1920 di Versailles, Perancis.

Tujuan LBB adalah:

a. Menghindarkan terulangnya peperangan.

b. Berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai.

c. Membuka hubungan persahabatan antar bangsa.

Setelah PD II berakhir, maka Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churchill (PM Inggris) berhasil menyusun dan menandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang berisi perlunya perdamaian dunia. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada tanggal 25-26 Juni 1945 diselenggarakan Konferensi San Francisco (Amerika Serikat) dan berhasil merumuskan Piagam Perdamaian (Charter of Peace). Akhirnya, Piagam Perdamaian diratifikasi oleh 50 negara pada tanggal 24 Oktober 1945. Peristiwa itu dijadikan hari lahirnya PBB (The United Nations Day).

Tujuan PBB adalah sebagai berikut:

a.  Memajukan kerjasama antar bangsa dalam memecahkan persoalanpersoalan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan;

b.   Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;

c.  Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; serta

d.   Menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai cita-cita bersama.

Indonesia menjadi anggota PBB yang ke 60 pada tanggal 28 Sep-tember 1950. Namun, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Apakah sikap Pemerintah RI untuk keluar dari PBB merupakan pilihan yang tepat? Inilah persoalan pilihan yang terkait dengan kehormatan suatu bangsa dan negara. Fungsi dan peranan PBB sering dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi negara adi kuasa itu. Akhirnya, setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke 60. Beberapa peranan yang pernah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, peranan Indonesia adalah:

1)    Indonesia berhasil menyelenggarakan KAA yang menghasilkan Dasasila Bandung.

2)    Indonesia adalah salah satu pemrakarsa berdirinya GNB.

3)   . Indonesia adalah pelopor tercetusnya konsep ZOPFAN dan SEANWFZ.

Secara langusng, peranan Indonesia dapat dilihat dari beberapa peristiwa sebagai berikut:

a)    Dr. Soedjatmoko pernah menjabat Rektor Universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo pada tahun 1971.

b)    Indonesia memberikan bantuan uang dan beras melalui FAO untuk bangsa Ethiopia yang dilanda kelaparan pada tahun 1984.

c)    Tahun 1989, Indonesia dan beberapa anggota ASEAN serta Perancis membantu menyelesaikan pertikaian antar faksi di Kamboja.

d)   Tahun 1995, Indonesia berusaha menampung para pengungsi Vietnam di pulau Galang.

e)    Antara tahun 1993-1996, Indonesia beberapa kali menjadi mediator perdamaian antara pemerintah Pilipina dan kelompok MNLF yang menguasai Mindanau Selatan.

f)    Tahun 1957, Indonesia telah membantu PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Garuda.

Kontingen pasukan TNI Garuda yang pernah membantu Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:

1)    Pasukan Garuda I bertugas di Gaza (Sinai) pada tahun 1957.

2)   Pasukan Garuda II bertugas di Kongo (Zaire) tahun 1960-1961.

3)    Pasukan Garuda III bertugas di Katanga (Kongo) tahun 1963-1964.

4)   Pasukan Garuda IV bertugas di Vietnam Selatan pada tahun 1973.

5)    Pasukan Garuda V bertugas di Vietnam Selatan tahun 1973-1974.

6)    Pasukan Garuda VI bertugas di Timur Tengah tahun 1973-1974.

7)   Pasukan Garuda VII bertugas di Vietnam Selatan tahun 1974.

8)    Pasukan Garuda VIII bertugas di Sinai pada tahun 1974.

9)    Pasukan Garuda IX bertugas di perbatasan Iran-Irak tahun 1988.

10) Pasukan Garuda X bertugas di Namibia pada tahun 1989.

11)   Pasukan Garuda XI bertugas di perbatasan Irak-Kuwait tahun 1991.

12)  Pasukan Garuda XII bertugas di Kamboja tahun 1992.

13) . Pasukan Garuda XIII bertugas di Somalia pada tahun 1992.

14) Pasukan Garuda XIV bertugas di Bosnia-Herzegovina tahun 1993-1994.

15)  Tahun 2006, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengirim pasukannya ke Libanon.

Gerakan Non Blok (GNB)

Gerakan Non Blok (GNB) dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari solusi terbaik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Pertentangan atau rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak. Meskipun pertentangan itu belum sampai menyebabkan terjadinya peperangan secara terbuka, namun perang dingin antara kedua blok telah menimbulkan ketegangan sehingga mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian, gagasan untuk mendirikan GNB merupakan upaya cerdas untuk meredakan ketegangan, sekaligus mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan cita-citanya. Untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur, beberapa negarawan dari Indonesia, India, dan Yugoslavia mengadakan pertemuan di pulau Brioni, Yugoslavia dan berhasil mencetuskan ide pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya GNB adalah:

1.  Presiden Soekarno (Indonesia),
2.  Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia),
3.  Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir),
4.  Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India), dan
5.  Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

Mereka sepakat menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme dalam segala bentuknya dan mereka menentukan sikap bersama terhadap perang dingin. Oleh karena itu dirasakan perlu membentuk organisasi yang tidak terikat kepada salah satu blok yang sedang terlibat perang dingin. Pada tahun 1961 ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak, ketika dibangun tembok Berlin untuk membelah kota Berlin. Ketegangan semakin memuncak, ketika pada tahun yang sama timbul krisis di Kuba, setelah Uni Soviet membangun pangkalan rudal di negara itu. Ketegangan tersebut ikut mendorong terbentuknya GNB. Pada tahun 1961 berlangsung pertemuan persiapan KTT I GNB di Kairo. Pertemuan itu berhasil mengangkat 5 (prinsip) prinsip yang menjadi dasar GNB. Dari kelima prinsip itu memuat dua hal yang menjadi perhatian utama GNB, yaitu kolonialisme dan negara superpower. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:

1. Tidak berpihak terhadap salah satu dari dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur.
2. Berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme.
3. Menolak ikut serta dalam berbagai bentuk aliansi militer.
4.  Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.
5. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masingmasing.

Adapun tujuan berdirinya GNB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara-negara maju.
2. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju terwujudnya dunia yang tertib, aman, dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara non blok menye-lenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokok pembicaraan KTT adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan GNB dan membahas peristiwa-peristiwa internasional yang dapat membahayakan perdamaian dankeamanan dunia. Serangkaian KTT GNB adalah sebagai berikut:

1.  KTT GNB I di Beograd (Yugoslavia), 1-6 September 1961.
2.  KTT GNB II di Kairo (Mesir), 5-10 Oktober 1964.
3.  KTT GNB III di Lusaka (Zambia), 8-10 September 1970.
4.  KTT GNB IV di Aljir (Aljazai), 5-9 Agustus 1973.
5.  KTT GNB V di Kolombo (Sri Langka), 16-19 September 1976.
6. KTT GNB VI di Havana (Kuba), 3-9 September 1979.
7.  KTT GNB VII di New Delhi (India), 7-12 Maret 1983.
8.  KTT GNB VIII di Harare (Zibabwe), 1-6 September 1986.
9. KTT GNB IX di Beograd (Yugoslavia), 4-7 September 1989.
10. KTT GNB X di Jakarta (Indonesia), 1-6 September 1992.
11. KTT GNB XI di Cartagena (Kolumbia), 16-22 Oktober 1995.
12.  KTT GNB XII di Durban (Afrika Selatan), 1-6 September 1998.
13.  KTT GNB XIII di Kualalumpur (Malaysia), 20-25 Februari 2003.

Tahun 1989, negara-negara Blok Timur di bawah pimpinan Uni Sovyet mengalami keruntuhan. Uni Sovyet pecah menjadi Rusia dan 14 negara kecil lainnya. Tembok Berlin dihancurkan dan Pakta Warsawa dibubarkan. Dengan demikian, era ’perang dingin’ sebagai penyebab timbulnya ketegangan dunia pun berakhir. Namun dalam kenyataannya, ketegangan-ketegangan yang mengamcam ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia masih terus berlanjut, terutama karena sikap arogan Amerika Serikat yang ingin menjadi pemimpin dunia. Semua Negara dipaksa untuk tunduk kepadanya.

Berdasarkan perkembangan dunia, terutama berakhirnya perang dingin bukan berarti GNB harus dibubarkan. Masih banyak persoalan dunia yang harus segera dipecahkan. Misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, penindasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peranan dan fungsi GNB masih relevan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Bedanya, pada waktu yang lain GNB berorientasi pada masalah-masalah politik, maka pada saat ini GNB berorientasi pada masalah-masalah sosial-ekonomi yang timbul sebagai dampak globalisasi. Artinya, untuk membangun kehidupan yang berkeadilan merupakan salah tugas berat GNB yang harus diperjuangkan pada waktu sekarang dan yang akan datang.